Society of Actuaries of Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Institut Akuntan Publik Indonesia
Society of Actuaries
International Actuaries Association
IAA Consulting Actuaries Section
Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan
Financial Planning Standard Board
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday41
mod_vvisit_counterThis week10
mod_vvisit_counterLast week668
mod_vvisit_counterThis month1665
mod_vvisit_counterLast month4091
mod_vvisit_counterAll days87124

We have: 1 guests online
Your IP: 54.82.1.136
 , 
Today: Apr 20, 2014
Padma Radya Aktuaria

Revisi PSAK 28 dan PSAK 36

Setelah begitu banyak kontroversi mengenai penerapan IFRS mengenai kontrak asuransi pada tahun 2012 yang lalu, yaitu PSAK 62, PSAK 36 dan 28 Revisi 2011, akhirnya Dewan Standar Akuntansi IAI mengeluarkan revisi PSAK 36 dan PSAK 28 di akhir Desember 2012. Intisari perubahannya adalah sebagai berikut:

 

 

Perubahan pada PSAK 28: Kontrak Asuransi Kerugian

  • Tidak ada perubahan pada Liabilitas kontrak jangka pendek
  • Terdapat tambahan paragraf mengenai Aset Reasuransi dimana intinya mengadopsi isi dari Draft Buletin Teknis yang sebelumnya pernah dikeluarkan, yaitu penegasan bahwa Aset Reasuransi dihitung menggunakan pengukuran yang konsisten dengan Liabilitas namun berdasarkan syarat dan kondisi dari Kontrak Reasuransinya
  • Untuk kontrak jangka panjang: masih tetap mengacu pada PSAK 36 namun terdapat perubahan pada PSAK 36
  • Konfirmasi bahwa Tes Kecukupan Liabilitas (LAT) sebagaimana disyaratkan pada PSAK 62 tetap harus dilakukan untuk seluruh liabilitas (liabilitas manfaat polis masa depan dan liabilitas klaim) dan bahwa tingkat diskonto yang digunakan menggunakan tingkat diskonto terkini yang mencerminkan risiko yang melekatpada liabilitas

 

Perubahan pada PSAK 36: Kontrak Asuransi Jiwa

  • Tidak ada perubahan pada Liabilitas kontrak jangka pendek
  • Untuk kontrak selain kontrak jangka pendek, terminologi “gross premium reserve” yang sebelumnya ditambahkan pada definisi pengukuran, dihilangkan; namun definisi pengukuran tidak ada perubahan (pengukuran tetap menggunakan nilai kini arus kas masa depan yaitu manfaat, seluruh opsi, beban, dan premi)
  • Namun terdapat tambahan paragraf yang membolehkan pengukuran tidak menggunakan ketentuan pada PSAK 36 revisi ini dan menggunakan metode yang sebelumnya, jika perusahaan tidak mempunyai data yang cukup memadai
  • Tambahan paragraf mengenai Liabilitas negatif dimana intinya mengadopsi isi dari Draft Buletin Teknis yang sebelumnya pernah dikeluarkan, yaitu penegasan bahwa Liabilitas negatif tidak diperbolehkan pada tingkat agregat, namun diperbolehkan pada tingkat polis
  • Perubahan lainnya sama dengan perubahan pada PSAK 28, yaitu tambahan paragraf mengenai Aset Reasuransi dan konfirmasi mengenai Tes Kecukupan Liabilitas

 

Dengan perubahan ini, maka dapat dipastikan Draft Buletin Teknis yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi IAI tidak akan diberlakukan, paling tidak untuk waktu dekat ini.

 

Melihat perkembangan ini, maka beberapa implikasi yang dapat disimpulkan :

  • Tidak ada pengunduran penerapan PSAK 62 dan penerapan metode “gross premium reserve”. Meskipun istilah ini ditiadakan dalam revisi PSAK 36, tetapi definisi yang dinyatakan tetap mengharuskan perusahaan mengukur Liabilitas menggunakan Discounted Cash Flow dengan mempertimbangkan premi yang akan diterima Perusahaan (untuk kalangan asuransi jiwa, metode ini diistilahkan gross premium reserve). Namun penghapusan istilah ini menghapuskan kebingungan pada pengukuran kontrak asuransi kerugian dimana pengukuran seperti pada definisi di atas lebih dikenal dengan sebutan “unexpired risk reserve (URR)”. Namun, untuk asuransi kerugian, istilah URR lebih dikenal untuk kontrak jangka pendek, sehingga untuk kontrak jangka panjang harus dilakukan modifikasi URR untuk bisa comply dengan definisi pada PSAK 36, yaitu dengan memasukkan unsur diskonto dan decrement pada perhitungannya.
  • Pernyataan bahwa perusahaan dapat me-waive metode ini jika tidak ada data yang cukup memadai cukup membingungkan, karena LAT pada PSAK 62 tetap harus dilakukan dan tidak dapat di-waive. Logikanya, jika perusahaan tidak punya data yang cukup memadai, maka LAT yang dimandatkan oleh PSAK 62 juga tidak dapat diterapkan, dikarenakan metode untuk pengukuran liabilitas pada PSAK 36 dan metode untuk Tes Kecukupan Liabilitas pada PSAK 62 adalah sama.
  • Dengan tidak dikeluarkannya Buletin Teknis, maka perusahaan dapat lebih leluasa dalam menetapkan asumsi dan ketentuan-ketentuan lain yang sebelumnya diatur dalam Buletin Teknis. Hal-hal seperti basis asumsi (estimasi terbaik atau dengan marjin), komponen arus kas, perbandingan liabilitas dengan demand value, apakah asumsi adalah asumsi terkini atau asumsi locked-in, apakah asumsi harus mencerminkan kondisi perusahaan atau mencerminkan kondisi industri, dapat ditentukan menggunakan justifikasi masing-masing perusahaan. Hal ini mengimplikasikan pelimpahan tanggung jawab justifikasi yang tidak terbatas kepada aktuaris sebagai penanggung jawab pengukuran, dan external auditor yang mereview kewajaran angka liabilitas.

 

Download Dokumen Terkait Revisi Tersebut DISINI